= Menu

FS Bali Corp
« Breaking News

Presiden Ingin Administrasi APBN Efektif & Efisien

Posted 2017-12-07 18:16:06 WITA
(Vibiznews – Economy & Business) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dilakukan dengan prosedur yang rumit, terutama dalam penggunaannya. Hal itu diungkapkannya pada saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017), kepada 86 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp847,4 triliun, serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2018 sebesar Rp766,2 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang berjumlah Rp2.220,7 triliun. Jumlah yang sangat besar tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan kepada para jajarannya dan kepala daerah di seluruh Tanah Air untuk memperbaiki kualitasnya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun nantinya dalam pelaksanaannya. Dikutip dari rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Presiden juga meminta para jajarannya untuk segera membenahi sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien. "Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur," ungkap Presiden. Presiden juga mengharapkan agar pengelolaan dana APBN baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Salah satunya, Presiden meminta seluruh pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga dana desa. Selanjutnya, Presiden juga menekankan pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, belanja publik dan belanja mandatory juga harus terus ditingkatkan. Mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga infrastruktur. Upaya mengubah pola lama juga tak luput dari arahan Kepala Negara. Utamanya dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang terstruktur dan tidak menumpuk pada waktu tertentu. Hal ini penting karena menyangkut peredaran uang, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi nasional. "Perda APBD harus disahkan tepat waktu untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menghindari penumpukan nanti anggaran di akhir tahun," ucap Presiden. Terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Presiden juga menginginkan agar dana desa digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi diminta oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  untuk menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2018 secara simbolis kepada masing-masing Gubernur dan 10 kementerian dan lembaga yang mewakili berdasarkan beberapa kriteria yaitu mereka yang memiliki fokus 5 bidang pembangunan nasional dan alokasi anggaran sangat signifikan di dalam APBN tahun 2018. 10 K/L terpilih ini adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kriteria melaksanakan fokus bidang pembangunan nasional, alokasi anggaran yang signifikan dalam APBN 2018, serta telah mendapatkan hasil audit keuangan yang akuntabel dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mengakhiri arahannya Presiden berkata: "Saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Juga jangan lupa menggandeng sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di infrastruktur. Sumber : Kementerian Keuangan
Bella Donna/VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang

« Breaking News